Pembangunan Takalar 2027, Pemerintah Fokus Perkuat SDM dan UMKM
TAKALAR – Pemerintah Kabupaten Takalar menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027 sebagai langkah strategis untuk memperkuat pembangunan daerah dengan fokus pada pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan peningkatan nilai tambah sektor unggulan.
Musrenbang yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Bupati Takalar, Selasa (31/3/2026), dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Takalar, perwakilan Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, anggota DPRD Provinsi Sulsel, unsur DPRD Takalar, Sekda, jajaran OPD, pimpinan BUMN, organisasi masyarakat, organisasi pemuda, serta Forum Anak Takalar.
Kepala Dinas Nakertrans Sulsel, dr. Jayadi Nas, mewakili Gubernur Sulawesi Selatan, menegaskan bahwa Kabupaten Takalar memiliki potensi besar dalam mendukung perekonomian daerah terutama di sektor pertanian, perikanan dan kelautan, industri pengolahan, perdagangan dan jasa, pariwisata, serta UMKM.
“Penyusunan RKPD 2027 perlu difokuskan pada penguatan SDM yang produktif dan berdaya saing, peningkatan nilai tambah sektor unggulan, penguatan UMKM dalam rantai nilai industri, serta pengembangan investasi dan konektivitas wilayah,” katanya.
Bupati Takalar, Daeng Manye, menjelaskan bahwa RKPD 2027 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD 2025–2029 dengan tema “Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pemenuhan Infrastruktur Didukung Pelestarian Lingkungan Hidup”.
Ia menegaskan bahwa Musrenbang merupakan tahapan akhir dari proses perencanaan partisipatif yang dimulai dari tingkat desa/kelurahan hingga kabupaten, dengan tujuan menyelaraskan prioritas pembangunan pusat, provinsi, dan daerah.
“Dari sisi capaian makro, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Takalar tahun 2025 mencapai 4,71 persen, melampaui target 4,45 persen. Tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 3,76 persen, sementara angka kemiskinan menurun menjadi 7,27 persen,” jelas Daeng Manye.
Lebih lanjut, PDRB per kapita meningkat menjadi Rp44,81 juta per tahun, naik 5,47 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pemerintah daerah juga menargetkan rasio gini berada pada kisaran 0,361–0,350 hingga 2027 sebagai upaya mengurangi ketimpangan sosial.
Komitmen Bersama untuk Pembangunan Berkelanjutan
Di akhir kegiatan, dilakukan penandatanganan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang oleh unsur DPRD, perangkat daerah, serta perwakilan pemangku kepentingan lainnya sebagai bentuk komitmen bersama dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif. (pi)
